Papua (wilayah Indonesia)

Papua (Kode ISO: ID-PP, sebelumnya Irian Barat atau Irian Jaya) atau Nugini Barat merupakan wilayah Republik Indonesia yang terletak pada bagian barat dari Pulau Papua. Wilayah ini terbagi ke dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat.

Papua Indonesia
Nugini Barat

Irian Barat / Irian Jaya
Ibu kotaManokwari
Jayapura
Kota terbesarJayapura
Bahasa resmiIndonesia
PemerintahanRepublik Indonesia
Mata uangRupiah
NetherlandsNewGuinea-1916
Peta Ekspedisi Belanda di Nugini Belanda tahun 1907-1915

Agama

Kristen 71.98% Islam 27.14% Hindu 0.01% Buddha 0.007% Khong Hu Chu 0.0001%

Sejarah

Penguasaan Bacan, Ternate, dan Tidore

Menurut Kakawin Nagarakretagama yang ditulis antara bulan September-Oktober tahun 1365, daerah Wwanin/Onin (Kabupaten Fakfak) merupakan daerah pengaruh mandala Kerajaan Majapahit, kawasan ini mungkin bagian dari koloni kerajaan Hindu di Kepulauan Maluku yang diakui ditaklukan Majapahit. Dari keterangan yang diperoleh dalam kitab klasik Negarakertagama, misalnya, di sana dijelaskan sebagai berikut: " Ikang sakasanusasanusa Makasar Butun Banggawai Kuni Ggaliyao mwang i [ng] Salaya Sumba Solot Muar muwah tigang i Wandan Ambwan Athawa maloko Ewanin ri Sran ini Timur ning angeka nusatutur".

Menurut sejumlah ahli bahasa yang dimaksud Ewanin adalah nama lain untuk daerah Onin dan Sran adalah nama lain untuk Kowiai. Kowiai merupakan kerajaan lokal yang pengaruh mandalanya hingga sampai Kepulauan Kei, di tenggara Maluku. Namun Nagarakretagama tidak dapat dianggap sumber sejarah yang tepercaya tetapi lebih merupakan pujian seorang pujangga istana kepada rajanya.

Dalam bukunya "Neiuw Guinea", WC. Klein juga menjelaskan fakta awal mula pengaruh kerajaan Bacan di tanah Papua. Di sana dia menulis: In 1569 Papoese hoof den bezoeken Batjan. Ee aanterijken worden vermeld. ( pada tahun 1569 pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Bacan di mana dari kunjungan terebut terbentuklah kerajaan-kerajaan).[1] Menurut sejarah lisan orang Biak, dulu ada hubungan dan pernikahan antara para kepala suku mereka dan para sultan Tidore. Suku Biak merupakan suku Melanesia terbanyak yang menyebar di pantai utara Papua, karena itu bahasa Biak juga terbanyak digunakan dan dianggap sebagai bahasa persatuan Papua. Akibat hubungan daerah-daerah pesisir Papua dengan Sultan-Sultan Maluku maka terdapat beberapa kerajaan lokal (pertuanan) di pulau ini, yang menunjukkan masuknya sistem feodalisme yang merupakan bukan budaya asli etnik Papua. Kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya :

  • Kerajaan Waigeo[2]
  • Kerajaan Misool/Lilinta (marga Dekamboe)[3]
  • Kerajaan Salawati (marga Arfan)[4]
  • Kerajaan Sailolof/Waigama (marga Tafalas)[5]
  • Kerajaan Fatagar (marga Uswanas)
  • Kerajaan Rumbati (marga Bauw)
    • Kerajaan Atiati (marga Kerewaindżai)
    • Kerajaan Sekar (marga Rumgesan)[6]
    • Kerajaan Patipi[7]
    • Kerajaan Arguni
    • Kerajaan Wertuar (marga Heremba)
  • Kerajaan Kowiai/kerajaan Namatota
  • Kerajaan Aiduma
  • Kerajaan Kaimana (marga Aituarauw)[8]

Di Kepulauan Raja Ampat yang terletak di lepas pantai pulau Papua terdapat empat kerajaan tradisional yang termasuk wilayah mandala kesultanan Bacan dan kesultanan Ternate, masing-masing adalah kerajaan Waigeo, dengan pusat kekuasaannya di Wewayai, pulau Waigeo; kerajaan Salawati, dengan pusat kekuasaan di Samate, pulau Salawati Utara; kerajaan Sailolof dengan pusat kekuasaan di Sailolof, pulau Salawati Selatan, dan kerajaan Misol, dengan pusat kekuasaan di Lilinta, pulau Misol.

Penguasa Kerajaan Lilinta/Misol (sejak abad ke-16 bawahan kesultanan Bacan):

  • Abd al-Majid (1872-1904)
  • Jamal ad-Din (1904-1945)
  • Bahar ad-Din Dekamboe (1945 - )

Penguasa Kerajaan Waigama (sejak abad ke-16 bawahan kesultanan Bacan):

  • Abd ar-Rahman (1872-1891)
  • Hasan (1891/1900-1916)
  • Syams ad-Din Tafalas (1916-1953)

Penguasa Kerajaan Salawati (sejak abad ke-16 bawahan Kesultanan Ternate):

  • Abd al-Kasim (1873-1890)
  • Muhammad Amin (1900-1918)
  • Bahar ad-Din Arfan (1918-1935)
  • Abu’l-Kasim Arfan (1935-?)

Penguasa Kerajaan Waigeo (sejak abad ke-16 bawahan Kesultanan Ternate):

  • Gandżun (1900-1918)

Tahun 1660, VOC memang sempat menandatangani perjanjian dengan sultan Tidore di mana Tidore mengakui protektorat Belanda atas penduduk Irian barat. Perjanjian ini jelas meliputi penduduk kepulauan antara Maluku dan Irian. Yang jelas juga, Tidore sebenarnya tidak pernah menguasai Irian. Jadi protektorat Belanda hanya merupakan fiksi hukum.

Tidore menganggap dirinya atasan Biak[9]. Pada masa itu, pedagang Melayu mulai mengunjungi pulau Irian. Justru pandangan Tidore ini yang menjadi alasan Belanda menganggap bagian barat pulau ini adalah bagian dari Hindia Belanda.

Sejak abad ke-16, selain di Kepulauan Raja Ampat yang termasuk wilayah kekuasaan Sultan Bacan dan Sultan Ternate, kawasan lain di Papua yaitu daerah pesisir Papua dari pulau Biak (serta daerah sebaran orang Biak) sampai Mimika merupakan bagian dari wilayah mandala Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan besar yang berdekatan dengan wilayah Papua. Tidore menganut adat Uli-Siwa (Persekutuan Sembilan), sehingga provinsi-provinsi Tidore seperti Biak, Fakfak dan sebagainya juga dibagi dalam sembilan distrik (pertuanan).

Penguasaan Hindia Belanda

Hindia Belanda 1930.gif&filetimestamp=20060302125643&

Hindia Belanda 1930.gif&filetimestamp=20060302125643&
COLLECTIE TROPENMUSEUM Studioportret van C. Lulofs de eerste resident in Nieuw-Guinea en de vader van schrijfster Madelon H. Székely-Lulofs TMnr 10018752
C. Lulofs, residen Nieuw-Guinea pertama pada masa Hindia Belanda (1910–1938)
NNG afdelingen
Keenam afdelingen (wilayah) Nieuw-Guinea Belanda di bawah penguasa Belanda di Maluku

Pada tahun 1826, Pieter Merkus, gubernur Belanda untuk Maluku, mendengar kabar angin bahwa Inggris mulai masuk pantai Irian di sebelah timur Kepulauan Aru. Dia mengutus rombongan untuk mengawasi dari pantai tersebut sampai Pulau Dolak[10]. Dua tahun kemudian, Belanda membangun Fort Du Bus, yang sekarang menjadi kota Lobo, dengan tujuan utama menghadang kekuatan Eropa lain untuk mendarat di Irian Barat. Fort Du Bus ditinggalkan pada tahun 1836.

Pada tahun 1872, Tidore mengakui kekuasaan Kerajaan Belanda atasnya.

Belanda baru kembali ke Irian pada tahun 1898. Irian dibagi antara Belanda, Jerman (bagian utara Irian Timur), dan Inggris (bagian selatan Irian Timur). Garis busur 141 derajat diakui sebagai batas timur Irian Barat. Pada tahun 18981949, Papua bagian barat dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea) yang merupakan bagian dari Hindia Belanda.

Perebutan antara Indonesia dan Belanda

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara Indonesia. Indonesia pun menuntut semua wilayah bekas Hindia Belanda sebagai wilayahnya. Akan tetapi, Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara terpisah karena adanya perbedaan etnis. Status Irian Barat tidak terselesaikan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan diputuskan untuk ditunda pembahasannya selama setahun. Penyelesaian status Irian Barat menjadi berlarut-larut dan tidak selesai juga hingga tahun 1961, sampai terjadilah pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda pada Desember 1961 dan awal 1962 untuk memperebutkan wilayah ini. Melalui Perjanjian New York, akhirnya disetujui bahwa Belanda menyerahkan sementara Irian Barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum diberikan sepenuhnya kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedudukan Irian Barat menjadi lebih pasti setelah diadakan sebuah referendum act of free choice pada tahun 1969 dengan hasil rakyat Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Penguasaan Indonesia

Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore, diangkat pemerintah RI menjadi gubernur pertama Papua tahun 1956–1961 yang saat itu beribukota di Soasiu, Pulau Tidore. Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia sepenuhnya, dibentukalah provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport dan nama itu tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, dengan disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat).

Gerakan separatis

Penduduk asli Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam Indonesia sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia yang memuat bahwa pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, yaitu Indonesia. Perjanjian tersebut oleh sebagian masyarakat Papua tidak diakui dan dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tahun 1965, beberapa nasionalis Papua membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai sarana perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.

Gubernur Papua masa Belanda

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Nafas Islam di Tanah Papua ( Part 2 )
  2. ^ Sejarah masuknya Islam ke Papua
  3. ^ Islam Di Papua, Sejarah Yang Terlupakan
  4. ^ Islam Di Papua
  5. ^ Sejarah Masuknya Islam di Papua
  6. ^ Kerajaan Sekar, Salah Satu Perintis Penyebaran Islam di Papua
  7. ^ Kerajaan Islam Yang Tenggelam di Tanah Papua
  8. ^ http://aituarauw-kaimana.blogspot.co.id/
  9. ^ Rutherford, Danilyn, Raiding the land of the foreigners
  10. ^ Moore, Clive, New Guinea
Daftar Bupati Alor

Berikut adalah Daftar Bupati Kabupaten Alor dari masa ke masa.

Daftar Bupati Banjarnegara

Berikut ini adalah daftar Bupati Banjarnegara.

Daftar Bupati Batubara

Berikut adalah Daftar Bupati Kabupaten Batu Bara yang merupakan para pejabat Kepala Daerah Kabupaten Batubara sejak dibentuk pada tanggal 15 Juni 2007 berdasarkan UU No.5 Tahun 2007.

Daftar Bupati Blora

Berikut adalah Daftar Bupati Blora dari masa ke masa.

Daftar Bupati Brebes

Berikut adalah Daftar Bupati Brebes dari masa ke masa.

Keterangan

Daftar Bupati Grobogan

Berikut adalah Daftar Bupati Grobogan dari masa ke masa.

Daftar Bupati Nagekeo

Berikut adalah Daftar Bupati Nagekeo dari masa ke masa.

Daftar Bupati Nias Utara

Berikut ini adalah daftar Bupati Nias Utara.

Daftar Bupati Sumedang

Berikut ini adalah Daftar Bupati Sumedang dari mulai Kerajaan Sumedang Larang sampai Kabupaten Sumedang.

Daftar Bupati Tapanuli Utara

Berikut adalah Daftar Bupati Tapanuli Utara dari masa ke masa.

Daftar Bupati Temanggung

Berikut adalah Daftar Bupati Temanggung dari masa ke masa.

Daftar sungai di Papua bagian barat

Daftar sungai-sungai yang mengalir di bagian Barat New Guinea, yang berada di wilayah Indonesia.

Gempa bumi Papua 2009

Gempa Bumi Papua 2009 adalah gempa Bumi berkekuatan 7.6 Mw yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2009, pada pukul 04:43:51 waktu lokal di Manokwari. Gempa Bumi ini terasa di seluruh Manokwari dan sekitarnya.

Nugini Belanda

Nugini Belanda (bahasa Belanda: Nederlands-Nieuw-Guinea) mengacu pada wilayah Papua Barat yang sementara itu adalah wilayah luar negeri dari Kerajaan Belanda dari tahun 1949 hingga 1962. Hingga 1949 merupakan bagian dari Hindia Belanda. Itu dikenal sebagai Nugini Belanda. Isinya meliputi apa yang sekarang telah menjadi dua provinsi paling timur Indonesia, Papua dan Papua Barat (di bawah pemerintahan bersatu sebelum tahun 2003 dengan nama Irian Jaya).

Selama Revolusi Indonesia, Belanda melancarkan 'aksi polisi' untuk mengambil wilayah dari Republik Indonesia. Namun, cara yang keras dari Belanda telah menarik ketidaksetujuan antarnegara. Dikarenakan dukungan antarnegara berpindah ke Republik Indonesia, Belanda pada tahun 1949 berhasil untuk bernegosiasi dengan agenda pemisahan Nugini Belanda dari permukiman Indonesia yang lebih luas, dengan nasib wilayah yang disengketakan akan diputuskan oleh penutupan 1950. Namun, Belanda pada tahun-tahun berikutnya bisa berdebat dengan sukses di PBB bahwa penduduk asli Nugini Belanda mewakili kelompok etnis yang terpisah dari masyarakat Indonesia dan dengan demikian tidak boleh diserap ke dalam negara Indonesia.

Sebaliknya, Republik Indonesia, sebagai negara penerus Hindia Belanda, mengatakan Belanda Nugini sebagai bagian dari batas teritorial alam. Sengketa Nugini merupakan salah satu hal penting dalam penurunan cepat hubungan antarnegara Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Sengketa ini meningkat menjadi konflik tingkat rendah pada tahun 1962 setelah Belanda pada tahun 1961 bergerak untuk mendirikan Pemerintah Papua otonom.

Menyusul Pertempuran Laut Aru, Indonesia meluncurkan kampanye infiltrasi yang dirancang untuk menekan Belanda. Menghadapi tekanan diplomatik dari Amerika Serikat, dukungan domestik memudar dan ancaman Indonesia yang terus-menerus untuk menyerang wilayah tersebut, Belanda memutuskan untuk melepaskan kendali dari wilayah yang disengketakan pada Agustus 1962, menyetujui pengajuan Bunker dengan syarat bahwa pemungutan suara untuk menentukan nasib akhir wilayah dilakukan pada kemudian hari. Wilayah ini dikelola sementara oleh PBB sebelum dipindahkan ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Sebuah pemilihan umum, yaitu Pepera, akhirnya digelar pada tahun 1969 tetapi kejujuran dalam pemilu disengketakan.

Sejarah Papua

Sejarah Papua mengacu kepada sejarah bagian barat Pulau Papua Indonesia dan pulau-pulau kecil lainnya di baratnya. Bagian timur pulau tersebut merupakan Papua Nugini.

Permukiman manusia diperkirakan telah mulai antara 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu. Perdagangan antara Pulau Papua dan pulau-pulau Indonesia yang berdekatan terdokumentasi sejak abad ketujuh, dan kekuasaan nusantara di Pulau Papua sampai dengan abad ke-13. Belanda mengklaim wilayah tersebut dan mulai pekerjaan misionaris pada abad kesembilan belas. Wilayah ini dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1960-an. Menyusul mulainya reformasi di seluruh Indonesia tahun 1998, Papua dan provinsi-provinsi di Indonesia lainnya mendapat otonomi daerah yang lebih besar. Pada 2001, status "Otonomi Khusus" diberikan kepada wilayah ini, walaupun sampai saat ini, pelaksanaannya bersifat parsial. Wilayah ini terbagi menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2003.

Topik mengenai Papua
Provinsi
Gubernur
Kabupaten dan kota
Tokoh
Daftar
Kota besar
Suku bangsa
Bahasa
Sumatra
Jawa
Kalimantan
Nusa Tenggara
Sulawesi
Maluku
Papua
Konflik Papua (1969–sekarang)
Latar belakang
Pihak terlibat
Operasi militer
Insiden/pelanggaran HAM
Tokoh Papua
Lihat pula

Bahasa lain

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.