Despotisme

Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme; atau diktatorisme.[1] Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.[2]

Meskipun bermakna peyoratif, istilah despot pernah digunakan sebagai gelar di Kekaisaran Romawi Timur. Gelar despot pertama kali digunakan oleh Manuel I Komnenos (1143–1180) yang menciptakannya untuk ahli waris yang ditunjuknya, Alexius-Béla.

Referensi

  1. ^ WordNet Search - 3.0
  2. ^ Montesquieu, "The Spirit of Laws", Book II, 1.

Pranala luar

24 Januari

24 Januari adalah hari ke-24 dalam kalender Gregorian.

Absolutisme tercerahkan

Absolutisme tercerahkan, juga dikenali sebagai despotisme tercerahkan dan absolutisme baik, adalah sebentuk despotisme atau monarki mutlak yang diilhami oleh dan bersepakat dengan semua prinsip dan gagasan dari Abad Pencerahan, guna memperbesar kekuasaan pemimpin.. Para penguasa monarki yang tercerahkan mengamalkan prinsip rasionalitas. Meskipun mereka adalah seorang pemimpin non-demokratis atau otoriter, mereka menjalankan kekuasaan politik untuk keuntungan rakyat, melebihi kepentingan eksklusif sendiri atau para elit. Sebagian besar penguasa monarki yang tercerahkan turut memajukan pendidikan dan membolehkan toleransi, kebebasan berbicara, dan hak untuk memelihara harta pribadi. Konsep ini bermula pada periode Abad Pencerahan, yaitu pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19.

Para despot yang tercerahkan membedakan jatidirinya dari para despot lainnya dengan mendaku berkuasa demi kesejahteraan rakyat yang dikuasainya. Seorang despot yang tercerahkan bisa memfokuskan prioritas pemerintah pada perawatan kesehatan, pendidikan, pengendalian populasi tanpa kekerasan, atau infrastruktur fisik. Pemimpin itu bisa menyatakan komitmen akan hubungan damai dan/atau membolehkan beberapa pengambilan keputusan yang demokratis, misalnya referendum publik, tetapi tidak akan mengajukan reformasi yang menggerogoti kedaulatan mereka atau mengacaukan tatanan sosial. John Stuart Mill menyatakan, "Despotisme adalah sebuah modus yang absah yang dikeluarkan pemerintah ketika berurusan dengan kaum barbar, dengan harapan berkeakhiran baik."Keyakinan para despot tercerahkan mengenai kekuasaan kerajaan biasanya serupa dengan para despot biasa. Para despot tercerahkan percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk memerintah. Para penguasa tercerahkan bisa turut berperan sebagian dalam penghapusan perbudakan di Eropa.Seorang despot klasik yang tercerahkan, Kaisar Joseph II dari Austria berkata, "Segalanya untuk rakyat, tidak ada sesuatupun oleh rakyat".

Autokrasi

Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokratôr yang secara harfiah berarti "berkuasa sendiri" atau "penguasa tunggal". Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki (kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas, oleh rakyat).

Bupati

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai regent, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan regent seluruh wilayah Indonesia.

Demokrasi perwakilan

Demokrasi perwakilan adalah jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak, kebalikan dari demokrasi langsung. Contoh dua negara yang menggunakan demokrasi perwakilan adalah Britania Raya (monarki konstitusional) dan Jerman (republik federal).

Demokrasi perwakilan merupakan unsur dari pemerintahan parlementer maupun presidensial dan biasanya digunakan di dalam majelis rendah seperti House of Commons (Britania Raya) atau Bundestag (Jerman), dan umumnya dibatasi oleh pengadilan konstitusional seperti majelis tinggi. Demokrasi perwakilan telah dianggap oleh beberapa ahli politik sebagai poliarki.

Junta militer

Junta Militer (diucapkan menurut ucapan bahasa Spanyol hun-ta) biasanya merujuk ke suatu bentuk pemerintahan diktator militer, khususnya di Hispania dan Amerika Latin, naiknya diktator militer bisa dengan Perang Saudara seperti di Spanyol (Perang Saudara Spanyol) atau pronunciamiento (pernyataan kudeta) . Dalam bahasa Spanyol, junta sendiri berarti "(rapat) bersama", dan biasanya digunakan untuk berbagai kumpulan yang bersifat kolegial (hubungan kerekanan).

Junta militer biasanya dipimpin oleh seorang perwira militer yang berpangkat tinggi. Pemerintahan ini biasanya hanya dikuasai oleh satu orang perwira yang mengendalikan hampir segala-galanya. Bentuk-bentuk junta militer yang terkenal adalah pemerintahan Augusto Pinochet di Chili dan Proceso de Reorganización Nacional, diktator militer yang terkenal karena kekejamannya di Argentina dari 1976 hingga 1983, rezim Francesco Franco di Spanyol (1939-1975),dan sebagainya. Lihat pula Sejarah Argentina, Sejarah Chili.

Kerajaan mutlak

Kerajaan mutlak atau monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Berbeda dengan sistem monarki konstitusional, perdana menteri dalam kerajaan monarki mutlak hanya memainkan peranan simbolis.

Meritokrasi

Berasal dari kata merit atau manfaat,

Menurutut KBBI, meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.

Meritokrasi sebenarnya menunjuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan yang dapat dipakai untuk menentukan suatu jabatan tertentu. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin.

Atau jika dalam dunia kerja arti dari meritokrasi adalah sebuah penghargaan/bayaran/imbalan yang diberikan kepada pekerja/karyawan disesuaikan dengan keahliannya/jabatannya atau prestasinya.

Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap dipakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme.

Dalam keadaan meritokrasi yang murni, gen akan menentukan siapa yang menang dan kalah.

Oklokrasi

Oklokrasi atau Pemerintahan oleh massa (Yunani: οχλοκρατία atau okhlokratía; Latin: ochlocratia) adalah sekumpulan dari keramaian orang melakukan tindakan intimidasi secara brutal, Di Inggris, kata mobocracy kadang-kadang digunakan sebagai sinonim. ini kemiripan dari politik mayoritarianisme atau disebut sebagai frasa mobile vulgus yang berarti "keramaian atau sekumpulan orang yang mudah bergerak" dari mana mulai dikenal dengan istilah "massa" Dalam istilah ketatanegaraan hal ini tidak menunjukkan kewenangan formal apapun, biasanya bersifat lokal dengan cara menghembuskan pertikaian dan merupakan cara sementara untuk memengaruhi kebijakan publik.

Oligarki

Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani untuk "sedikit" (ὀλίγον óligon) dan "memerintah" (ἄρχω arkho).

Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.

Pemerintahan dalam pengasingan

Pemerintahan dalam pengasingan adalah grup politik yang mengklaim sebagai pemerintah resmi suatu negara, tetapi karena beberapa alasan tidak mampu menggunakan kekuatan legalnya dan tinggal di negara lain. Pemerintahan dalam pengasingan biasanya beroperasi dengan asumsi bahwa mereka suatu hari akan kembali ke negara asal mereka dan mengambil kembali kekuasaan.

Pemerintahan dalam pengasingan muncul selama pendudukan perang. Contohnya, selama ekspansi Jerman dalam Perang Dunia II, beberapa pemerintah dan monarki Eropa terpaksa mengungsi ke Britania Raya.

Indonesia juga pernah dalam pengasingan, saat Zaman Penjajahan Belanda menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada tetapi, Soekarno tahu dan membuat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Bukit tinggi, Sumatra Barat.

Presiden

Presiden (Latin: prae-sebelum dan sedere-menduduki) adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah "presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung melalui pemilu, ataupun tak langsung. Presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara Republik.

Republik

Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yang artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus di mana negara republik diperintah secara totaliter. Misalnya, Afrika Selatan yang telah menjadi republik sejak 1961, tetapi disebabkan dasar apartheid sekitar 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengikuti pemilu. Tentu saja terdapat juga negara republik yang melakukan perwakilan secara demokrasi.

Konsep republik telah digunakan sejak berabad lamanya dengan republik yang paling terkenal yaitu Republik Roma, yang bertahan dari 509 SM hingga 44 SM. Di dalam Republik tersebut, prinsip-prinsip seperti anualiti (memegang pemerintah selama satu tahun saja) dan "collegiality" (dua orang memegang jabatan ketua negara) telah dipraktikkan.

Dalam zaman modern ini, ketua negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian misalnya di Swiss, terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, dipanggil Bundesrat, dan di San Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.

Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari antaranya adalah, atau mempunyai akarnya dari anti-monarkisme. Untuk kebanyakan partai republikan hanyalah sebuah nama dan partai-partai ini, serta pihak yang berhubungan dengan mereka, mempunyai sedikit keserupaan selain dari nama mereka.

Revolusi proletariat

Revolusi proletarian adalah sebuah revolusi sosial dimana kelas tenaga kerja berniat untuk menggulingkan kaum burjois. Revolusi proletarian umumnya didorong oleh sosialis, komunis dan kebanyakan anarkis.

Kaum Marxis meyakini revolusi proletarian akan terjadi di seluruh negara kapitalis, berkaitan dengan konsep revolusi dunia.

Cabang Leninis dari Marxisme berpendapat bahwa revolusi proletarian harus dipimpin oleh sebuah vanguard dari para "revolusioner profesional", pria dan wanita yang secara penuh dicurahkan untuk sebab komunis dan yang membentuk nukleus dari gerakan revolusioner komunis.

Spanyol Pencerahan

Spanyol Pencerahan adalah masa ketika gagasan Abad Pencerahan (dalam bahasa Spanyol Ilustración) memasuki wilayah Spanyol pada abad ke-18 setelah berkuasanya Dinasti Bourbon dan kematian penguasa raja Habsburg terakhir, Carlo II, pada tahun 1700. "Seperti Pencerahan Spanyol, raja-raja Bourbon Spanyol dijiwai oleh identitas Katolik Spanyol." Periode reformasi dan "despotisme tercerahkan" di bawah kekuasaan Wangsa Bourbon berfokus pada sentralisasi dan modernisasi pemerintahan Spanyol dan pembangunan infrastruktur. Tindakan-tindakan ini dimulai pada masa kekuasaan Raja Carlo III dari Spanyol dan menterinya, José Moñino. Dalam bidang politik dan ekonomi, Wangsa Bourbon memberlakukan sejumlah reformasi yang disebut reformasi Bourbon dengan tujuan agar jajahan Spanyol di luar negeri dapat lebih menguntungkan Spanyol.

Raja-raja Bourbon mencoba memajukan ilmu pengetahuan, seperti yang telah didesak oleh frater Ordo Benediktus Benito Feijóo. Monarki Spanyol telah mendanai ekspedisi-ekspedisi ilmiah untuk mengumpulkan informasi mengenai kekayaan botani di Imperium Spanyol dari tahun 1777 hingga 1816. Ketika ilmuwan Prusia Alexander von Humboldt mengusulkan ekspedisi ilmiah yang didanai sendiri ke Amerika Spanyol, Monarki Spanyol tidak hanya mengizinkannya, tetapi juga memberikan instruksi kepada pejabat-pejabat kerajaan untuk membantunya.

Di Amerika Spanyol, pencerahan telah berdampak terhadap bidang keilmuwan yang melibatkan orang-orang Spanyol elit yang lahir di benua Amerika. Namun, invasi Semenanjung Iberia oleh Napoleon telah merusak stabilitas di Spanyol dan wilayah jajahannya. Gagasan pencerahan Spanyol dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Perang Kemerdekaan Amerika Spanyol, walaupun situasinya sebenarnya lebih rumit.

Teokrasi

Teokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama.

Kata "teokrasi" berasal dari bahasa Yunani θεοκρατία (theokratia). θεος (theos) artinya “tuhan” dan κρατειν (kratein) “memerintah”. Teokrasi artinya “pemerintahan oleh wakil tuhan”. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip Ilahi.

Beberapa contoh negara yang berbentuk teokrasi adalah Vatikan, Tibet, dan Republik Islam Iran.

Totaliterisme

Totaliterisme adalah pemikiran politik yang melihat bahwa eksistensi manusia secara orang perorang tidaklah penting, sebaliknya tiap manusia menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya kepentingan bersama. Untuk itu maka tuntunan utama adalah ideologi negara atau gagasan lain. Jerman di bawah partai Nazi dan Hitler merupakan contoh yang sering diungkapkan untuk bentuk pemerintahan yang merupakan perwujudan pemikiran politik ini.

Sebutan totaliter atau menyeluruh diberikan karena seluruh aspek kehidupan tiap individu harus sesuai dengan garis atau aturan negara, hal ini diperlukan untuk tercapainya tujuan negara, tujuan bersama. Jerman di bawah Nazi misalnya sangat mengagungkan ras Aria, sebagai ras yang unggul di atas semua ras lain di dunia. Untuk mewujudkan hal ini, misalnya pada periode itu dilakukan pemurnian ras Aria di Jerman dengan upaya untuk menghapus ras lain (utamanya Yahudi). Juga dengan dalih untuk mempersatukan Jerman Raya, invasi dilakukan kenegara tetangga yang memiliki penduduk dari Ras Aria.

Pemerintahan Komunis juga kerap dicontohkan sebagai bentuk perwujudan totaliterisme, karena kewenangan negara untuk mengatur tiap sisi kehidupan orang perorang. Argumen pendukungnya adalah bahwa upaya perlawanan terhadap kelompok atau kelas yang berkuasa menuntut pembersihan terhadap keseluruhan tatanan budaya yang mendukungnya.

Bentuk pemerintahan yang mendasarkan diri pada ajaran suatu agama yang menyatukan otoritas politik dan otoritas spiritual punya potensi kuat menjadi negara otoriter. karena negara (sebagai otoritas politik sekuler dan spiritual) bisa mengatur setiap aspek kehidupan warganya.

Undang-Undang Pemerintah India 1919

Undang-Undang Pemerintah India 1919 (9 & 10 Geo. 5 c. 101) adalah sebuah Undang-Undang Parlemen Britania Raya. UU tersebut mengesahkan perluasan keterlibatan orang India dalam pemerintahan India. UU tersebut memberikan reformasi yang direkomendasikan dalam laporan Sekretaris Negara India, Edwin Montagu, dan Viceroy, Frederic Thesiger. UU tersebut berlaku sepanjang sepuluh tahun, dari 1919 sampai 1929. UU tersebut mewakili akhir despotisme benevolen dan dimulainya indung pemerintahan bertanggung jawab di India.

Bahasa lain

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.